HANTU PENGADILAN SASTRA

Jaksa Penuntut Umum, Slamet Sukirnanto, pada 8 September 1974 di Aula Universitas Parahyangan pernah membacakan tuntutan dan mendakwa “Kesusastraan Indonesia” khususnya “Perpuisian Mutakhir” pada waktu itu dianggap dalam kondisi kritis, sakit, sehingga berimbas buruk pada perkembangan kesusastraan itu sendiri.

Di hadapan Hakim Ketua, Sanento Yuliman; Hakim Anggota, Darmanto Jt; Tim Pembela Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Darmono, Handrawan Nadesul; Saksi yang meringankan Saini K.M, Adri darmadji, Wing Kardjo, Abdul Hadi, Umbu Landu Paranggi, Yudhistira Ardi Noegraha; Saksi yang memberatkan, Sutardji Calzoum Bachri, Sides Sudyarto DS; dan setidaknya disaksikan 200 orang hadirin Slamet Sukirnanto membacakan empat tuntutannya terhadap kesusastraan Indonesia.

Para kritikus adalah tututan pertama, H.B Jassin dan M.S Hutagalung harus dipensiunkan, karena dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan perpuisian mutakhir Indonesia. Tuntukan kedua jatuh pada redaktur majalah Horison, Sapardi Djoko Damono harus dicuti-besarkan, karena dianggap menutup kemungkinan untuk perkembangan kebaruan dalam perpuisian Indonesia dan mengembang-biakkan tradisi lirisme.

Tuntutan ketiga ditujukan pada penyair-penyair mapan seperti Subagio Sastrowardoyo, WS Rendra, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Darnono, dan para epigon mereka dikenai hukuman pembuangan ke pulau terpencil. Terakhir, Slamet Sukirnanto menuntut, bahwa majalah Horison dan Budaya Jaya harus dicabut Surat Izin Terbit-nya (SIT) dikarenakan dianggap tidak lagi layak dinikmati oleh masyarakat sastra karena dianggap melanggengkan praktik ‘kekeluargaan’ dalam pemuatan-pemuatan karya.

Slamet Sukirnanto pada waktu itu melancarkan tuntutan terhadap Kesusastraan Indonesia berlandaskan Undang-undang Hukum Puisi. Tapi undang-undang itu sendiri tidak ada, semu belaka, dan sampai sekarang tidak ada rujukan kitab undang-undang sastra jika terjadi praktik-praktik pelanggaran dalam dunia kesusastraan.

Sebagian orang menganggap tindakan Slamet Sukirnanto dan beberapa rekannya yang membuat “Pengadilan Puisi” itu adalah sebuah kelucuan, konyol. Tapi kegiatan itu ditanggapi tigabelas hari kemudian, 21 September 1974. Sidang serupa dengan tujuan menjawab sidang puisi sebelumnya diadakan di Rawamangun oleh senat mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Empat orang pembicara, yakni H.B Jassin, M.S Hutagalung, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono yang merupakan bagian dari terdakwa angkat bicara dan menuliskan makalah. Meski empat orang pembicara tersebut menganggap sidang tersebut adalah ‘jawaban marah’ terhadap Slamet Sukirnanto, tapi teringat hingga kini, dan begitulah dunia sastra sebaiknya menanggapi gugatan-gugatan, dengan cara cerdas.

Pasca peradilan puisi tahun 1974 tersebut barangkali menjadi inspirasi bagi banyak peradilan-peradilan mengenai kesusastraan di beberapa daerah. Semisal terjadi sebuah ‘kasus’ menyangkut penulis dan karyanya. Peradilan puisi tersebut diingat dengan orang-orang gumaman: bagaimana jika dihadapkan pada peradilan sastra?

Lucu memang, tapi peradilan-peradilan seperti itu berlanjut, semisal tahun 2002 pada agenda Pekan Budaya Jawa juga pernah diadakan “Pengadilan Sastra Jawa” dan yang menjadi terdakwa adalah beberapa sastrawan Jawa penerima hadiah Rancage. Seterusnya pada 2005 di Bandung diadakan pengadilan sastra sebagai terdakwa Yayat Hendayana. Yayat didakwa oleh jaksa penuntut H Usep Romli dan Cecep Burdiansyah tidak pantas dianggap sebagai penyair dikarenakan tiga bukunya dianggap tidak memberi nilai-nilai baru pada perpuisian Indonesia. Berikut, pada 2010 di Tanggerang juga diadakan peradilan sastra. Akan tetapi, menilik dari peradilalan-peradilan tersebut, meski tendensi ‘amarah’ mengemuka dikarenakan ketidak-sesuaian pada sebuah persoalan, peradilan itu diciptakan untuk gairah kesusastraan, tidak benar-benar untuk membuang terdakwa ke pulau terpencil atau ke dalam penjara.

Peradilan Sastra, Peradilan Negara

Akhir-akhir ini kata “pengadilan” seakan menjadi dunia menakutkan dalam kesusastraan Indonesia, baik dalam integritas kekaryaan dan kritikan. Pengadilan yang bukan lagi pengadilan sastra seperti yang diusung Slamet Sukirnanto. Pengadilan yang sudah mengacu pada sistem hukum bernegara, sistem pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan sebuah lembaga. Pengadilan yang nyatanya forum publik dalam mencari kebenaran dalam sebuah perselisihan dalam negara dengan sistem common law. Dan pengadilan ini dinyatakan oleh Andrea Hitara (AH), penulis novel Laskar Pelangi (Bentang Pustaka, 2005, dan diterbitkan terjemahannya di berbagai negara), dalam email-nya pada Agus Hermawan dan diposting di situs Kompasiana atas izin AH.

Dalam situs publik tersebut AH menyatakan akan mencari keadilan dikarenakan tudingan yang Damar Juniarto di situs sama dengan tulisan  “Pengakuan Internasional Laskar Pelangi: Antara Klaim Andrea Hirata dan Faktanya” (13 Februari 2013) yang dianggap tidak benar dan tidak berdasat. AH menyatakan bahwa dirinya, sebagai seorang penulis, harus mempertahankan integritas karyanya dikarenakan tulisan tersebut adalah gangguan yang sifatnya sangat prinsipil. Dengan perwakilan  Yusril Ihza Mahendra dari Ihza dan Ihza Law Firm, AH menyebutkan akan mengungkap fakta tudingan DJ di pengadilan. “Atas semua tudingan dari Damar Juniarto, saya harap di pengadilan nanti semua fakta akan terungkap,” tulis AH.

Tapi seharusnyakah AH menyatakan pada publik, bahwa dirinya akan menghadapkan DJ yang mengkritisi pernyataannya di beberapa media tentang “International Best Seller” dan pernyataan Ah dibeberapa media (12 Februari 2013) yang dianggap blunder?—tentang pernyataan AH: “hampir seratus tahun kita menanti adanya karya anak bangsa mendunia, tapi Alhamdullilah hari ini semua terbukti setelah buku saya menjadi bestseller dunia”.

Dalam tulisan DJ, dirinya juga mempertanyakan kebenaran dari pernyataan AH di berbagai media mengenai kontak kerjasama penerbitan novel Laskar Pelangi dengan penerbit FSG, Amerika Serikat. DJ dalam penelusurannya menyatakan bahwa novel tersebut bukan diterbitkan oleh FSG yang merupakan penerbit terkenal dan hanya menerbitkan buku-buku sastra dari deretan sekelas penulis nobel, melainkan Sarah Crichton Books, imprint dari FSG yang lebih menekankan sisi komersialnya. Hasil pencarian DJ tersebut pun ditampik AH dalam email, ia menyatakan bahwa Laskar Pelangi dengan terjemahan The Rainbow Troops diterjemahkan oleh FSG. Hanya saja, terang AH, Sarah Crichton Books adalah editing, dan mendapat Honor Imprint untuk dicantumkan sebagai penerbit dengan nama berdampingan dengan nama FSG di beberapa publikasi The Rainbow Troops.

Tapi pada dasarnya, membaca tulisan DJ, ia mengapresiasi AH dikarenakan novel tersebut banyak diterbitkan negara lain dan membawa nama Indonesia. Damar juga mengakui bahwa kemunculan Laskar Pelangi telah membuat pola pikir produser-produser film bahwa pengadaptasian novel menjadi film adalah sebuah kemajuan dalam dunia perfilman Indonesia. Hanya saja, DJ mencoba mencari pembenaran dan mengimbangi klaim sensasional AH di media-media yang berlaku sebagai penulis sekaligus marketing dari karya sendiri. DJ yang juga seorang publisis berusaha mengurai, dikarenakan klaim sensasional AH tersebut dianggap oleh DJ akan berimbas pada penulis sendiri, dunia publisis, dan perfilman diindonesia: “saya berpikir strategi marketing bagi penulis Andrea Hirata dengan segala klaim yang dikatakannya selama ini beresiko. Resiko yang tak seharusnya terjadi bilamana mencuat kebenaran yang sesungguhnya. Resiko yang tak perlu muncul juga seandainya Andrea Hirata lebih bijak menempatkan dirinya,” tulis DJ.

Tapi AH seperti kalap dan menganggap tulisan DJ tersebut telah menzalimi dirinya, memperburuk citranya di mata publik, berikut juga Sarah Crichton Books dan penulis-penulis yang bukunya telah diterbitkan oleh penerbit tersebut. AH lupa, dirinya juga mencederai keusastraan dengan klaim “seratus tahun” yang melanggengkan kehebatannya.

Kini, pandangan tentang pengadilan dalam sastra bukan lagi lagi pengadilan selayaknya “Pengadilan Puisi” dengan Jaksa Penuntut Umum semisal Slamet Sukirnanto, melainkan Yusril Ihza Mahendra—jika AH meneruskan LP (laporan Polisi). AH menyatakan akan mempertahankan integitas karyanya atas tulisan keliru DJ. Menurut AH hal tersebut saran dari para penggemar Laskar Pelangi, dari anak-anak sekolah, dari rekan-rekan  sesama penulis,  guru-guru yang terinspirasi  oleh Laskar Pelangi, dan dari para tokoh seperti  Buya Syafii Maarif serta Yusril Ihza Mahendra.

Meski hingga saat ini, di beberapa media Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mencari jalan damai dan pencerahan secera inteletual atas tudingan yang dinyatakan oleh DJ pada AH, tetapi publik sudah terlanjur tahu, pengadilan sastra kini seperti hantu, bukan lagi seperti dulu. Seandainya AH meneruskan LP, maka seterusnya kritikan (terlepas dari kadar muatannya) akan mudah dihancurkan. AH adalah tokoh bagi pengagumnya, mereka yang terinspirasi menulis dari karya AH bisa jadi akan melakukan sama nantinya jika dihadapkan pada sebuah kritikan.

Dimuat di koran Padang Ekspres, Minggu, 24 Februari 2013

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s