IKHTIAR SEBUAH KOTA

“Tuhan, buatlah aku melihat kea­gunganmu di setiap tempat,” ba­rangkali kalimat Michelangelo Bounur­roti ini yang diucapkannya sebelum ia mendesain proyek besar perencanaan Piazza del Campidoglio pada paroh abad ke-16, di Roma Italia. Tugas Michelangelo, bukan hanya mendesain, tapi lebih dari itu ia juga harus mengu­bah jalan-jalan berlumpur di sekitar Capitoline Hill tempat Piazza del Capidoglio akan dibangun.

Seniman besar dunia, yang pada posisi kekaryaannya didudukkan sete­lah Bethoven dan Leonardo da Vinci itu, juga harus memastikan nantinya konsep yang dibuatnya tersebut akan mencerminkan sebuah Roma.

Maka mulailah ia membahas per­soa­lan tantangan, dari kontur tanah Capitoline Hill yang tidak teratur, merancang Nouvo Palazzo untuk pe­nyaimbang dua bangunan yang sudah ada sekaligus merombak dua bangunan (piazza) tersebut. Dan hasilnya, setelah 400 tahun eksekusi pembangunan Piazza del Capidoglio, tempat itu hingga kini menjadi ikon, dan niat menjadi cerminan atau bolah jadi ‘jantung’ Roma dan diakui orang-orang yang berkunjung. Piazza del Campidoglino yang bagiannya dulu adalah gedung pemerintahan kini menjadi Capitoli Museum, kini menjadi milik publik.

Apa yang bisa didapat dari konsep Michelangelo dalam perencanaan pembangunan piazza-piazza tersebut? Barangkali adalah keberlanjutan, akses, dan konsep besar sebuah bangunan atau lebih besar lagi sebuah kota. Bayangkan, sketsa arsitektur Mic­helangelo tersebut dipakai hingga 400 tahun perombakan Piazza del Cai­doglio. Tempat tersebut bukan ba­ngunan sekali jadi.

Piazza del Capidoglio dalam tata­naan Kota Roma hanya satu contoh kecil dari berbagai kota di dunia, di mana pemerintahnya mempunyai konsep matang untuk menghadirkan akses ruang publik, serta berbagai kenyamanan bagi penghuninya. Ham­pir tiap tahun lembaga survei me­lakukan penilaian untuk puluhan bahkan ratusan kota-kota besar di dunia dalam berbagai versi penilaian. Semisal lembaga Huffington Postdan The National Ledger yang pada 2012 lalu melansir 10 kota paling layak untuk dihuni di dunia. Jika diurut, kota-kota terbaik tersebut adalah Vancouver (Kanada), Wina (Austria), Melbourne (Australia), Toronto (Kanada), Calgary (Kanada), Helsinki (Finlandia), Sydney (Australia), Perth (Australia), Adelaide (Australia), Auckland (Selandia Baru).

Penilaian tersebut bukan seke­darnya saja, Vancouver contohnya, dilansir oleh lembaga survey tersebut memiliki skor tertinggi untuk kota layak huni, yakni 98,0% dibanding kota-kota lain yang menjadi saingan­nya. Huffington Post dan The National Ledger menggunakan indikator stabi­litas dalam penilaiannya, termasuk sarana dan prasarana. Kriteria pertama penilaian meliputi ketersediaan kebu­tuhan dasar masyarakat (bangunan layak huni dan layak pakai, keterse­diaan air bersih, listrik,dll). Kedua meliputi ketersediaan fasilitas publik (taman, trotoar, rumah ibadah, dll). Ketiga meliputi ketersedian fasilitas pendukung sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya,. Keempat meliputi ketersediaan ruang dan tempat ber­interaksi dan berkembang dan terakhir menyangkut kenyamanan, keamanan, keindahan fisik, serta kemajuan pem­bangunan serta teknologi yang ramah lingkungan.

Padang Menuntut Adipura

Agaknya, Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang digadang-gadangkan oleh Wali Kota Fauzi Bahar di beberapa spanduknya dengan tujuan metropolitan memang tak bisa disandingkan dengan Vancouver. Gedung perkan­toran wali kota, baik yang lama atau yang baru juga tidak bisa disandingkan dengan Piazza del Capidoglio di Roma. Tapi hal yang terpenting yang mesti dipelajari dari sejarah tata kota besar di dunia adalah ikhtiar untuk ber­proses. Sekali lagi, kota tidak menjadi begitu saja dan menghamba pada sebuah penilaian atau selebrasi.

Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan Kota Padang? Kota dengan luas kurang-lebih 694,96 km persegi jumlah penduduk 800.000 jiwa lebih tersebut kian hari kian terasa tidak terken­dalikan sistem penataannya. Kota yang pada Agustus tahun ini akan berulang tahun 344 itu seakan hadir untuk tidak mem­perdulikan kenyamanan peng­huninya.

Sebut saja sistem drainase di jalan-jalan protokol yang apabila hujan sebentar saja menggenangi jalan. Atau tidak adanya terminal sebagai pen­dukung utama transportasi, gedung-gedung pemerintah serta milik swasta dibagun di antara pemukiman padat penduduk, skema pemberian izin untuk proyek perumahan di semba­rangan lokasi—sehingga suatu waktu terjadi musibah banjir hampir seluruh perumahan tersebut terendam. Dan belum lagi persoalan pasar yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah, ruas-ruas jalan diperbaharui menim­bulkan persoalan lain; kemacetan; hak yang tidak diganti, termasuk akses masyarakat untuk ruang-ruang publik tidak terpenuhi.

Anehnya, Kota Padang tanpa tujuan yang jelas kini sedang menuntut Piala Adipura yang terenggut pada tahun 2009 lalu. Dengan spanduk “Kem­balikan Adipura Kami” dilengkapi wajah wali kota atau pemanggu di instansi pemerintahan lain tersebut Adipura disuarakan. Tapi pertanyaan lain: Pada siapa suara itu dihadapkan, pada masyarakat (dengan alasan ma­sya­rakat mengotori kota dengan sam­pah), atau spanduk itu melecut peme­rintah sendiri dikarenakan pemerintah tidak punya konsep dan arah yang jelas akan dibawa ke mana Kota Padang? Dengan alasan pasca gempa peme­rintah berkelit atas ketidak-jelasan pembangunan kota.

Kini pemerintah gencar mem­bangun dengan mengalihkan pusat pemerintahan agak ke timur, moda-moda transportasi dicarikan solusi agar tingkat kepadatan jalan berkurang, dan lainnya. Tapi tetap saja, solusi-solusi pemerintah Kota Padang itu menum­bulkan persoalan lain. Semisal pusat pemerintahan yang akan dipindahkan dan melewati jalur Bypass, akankan jalur Bypass lain dibangun nantinya seandainya pemerintah merasa truk-truk yang melewati halaman kantor wali kota dirasakan mengganggu nan­tinya? Sedangkan untuk pelebaran jalur Bypass kini masih meninggalkan kesakitan untuk warga.

Pemerintah Kota Padang tidak perlu jauh memandang Vancouver, boleh jadi Padang belajar pada kota-kota kecil di Sumatera Barat yang kini gencar menata konsep ke depannya, semisal Sawahlunto, Solok, Pa­dang­panjang, atau Payakumbuh.

Pada kenyataannya sebuah kota memang ditata bukan atas dasar seleb­rasi. Kota barangkali adalah ikhtiar untuk membuat masyarakat, peme­rintah, atau ekspatriatnya termudah­kan dalam mengakses segala hal. Termasuk kelayakan tempat tinggal. Kota-kota besar di dunia, yang layak untuk diting­gali dan membuat pendu­duk­nya nya­man, dalam kesejarah­an­nya tidak hadir untuk menjadi, tapi untuk terus ber­proses.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s