KITA DIDERA IKLAN POLITIK

Roland Barthes, melalui konsep semiotika, memandang bahwa pengalaman hidup budaya modern berarti pengalaman mengonsumsi produk budaya modern atau budaya media dari mode sampai iklan sabun, bahkan juga mainan anak-anak sampai menu makanan.

Dan bahkan, konsep semiotika Barthes melalui kajian budaya cukup relatif berterima dan komperehensif jika kita hendak menghubungkannya dengan kritik ideologi termasuk komunikasi politik (political communication) yang setiap saat mendesak dan memaksa kita untuk melulu mengikutinya. Komunikasi politik, terlebih seketika masa kampanye pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, dan pemilihan legislatif, menggasak kita sampai ke wilayah paling intim lewat material kampanye mereka.

Material komunikasi politik (kampanye) tersebut tak ubahanya seperti iklan dalam kapasitas politik kepetingan perorangan atau kelompok berusaha yang untuk terus membangun kekuatan infrastruktur sosial agar mempunyai kekuatan besar, untuk menentukan beragam warna masyarakat termasuk peradabannya. Material tersebut (billboard, baliho, spanduk, poster) secara konsep hampir keseluruhan seakan berusaha menyamai iklan produk sebagai sebuah idea, sistem, atau artefak budaya massa.

Selain fungsi positifnya, komunikasi politik melalui material kampanye, sebagaimana iklan serasa menjadi ‘monster’ peradaban mutakhir yang amat menakutkan terutama terkait dengan kekuatan manipulatifnya atas nilai guna (use value) produk yang ditawarkan sehingga derajat penerimaan masyarakat sudah mencapai ambang mencemaskan. Dalam iklan politik tersebut tersembunyi ideologi yang mempengaruhi cara pandang, persepsi, sikap, serta perilaku masyarakat secara luas.

Dalam istilah Alvin Tofler, seorang futurolog dunia, kita tengah berada di dalam era revolusi gelombang ketiga atau ‘third wave’, sehingga semaian budaya massa teramat subur, dan politik melalui beragam cara komunikasinya serasa mendapatkan tempat nyaman.

Mengambil sampel kecil persoalan komunikasi politik, masa-masa jelang pilkada Kota Padang dan pemilu legislatif mendatang yang tidak berjarak begitu lama, material kampanye para calon walikota/wakil dan anggota legislatif dalam beragam partai sudah bertebaran dimana-mana. Dari billboard dan baliho super besar ‘terpampang nyata’ (meminjam istilah penyanyi Syahrini) di jalan protokol di Kota Padang yang mengalahkan besar baliho perempuan cantik dalam iklan sabun mandi. Poster di tiang-tiang listik dan telpon, di pohon-pohon, spanduk di sudut rumah, hingga almanak di dinding dekat meja makan dan meja belajar anak. Material kampanye itu terus menggasak kita, para calon pemilih, untuk menghapal sekedar wajah dan nomor, tanpa kita diberi kesempatan untuk mengetahui track record.

Bagaimana kita tidak heran, seseorang yang tidak kita ketahui ingin menjadi walikota/wakil, ingin menjadi perwakilan kita. Malahan orang yang tidak kita kenal itu mengaku mencintai kota, ingin melakukan reformasi birokrasi, akan membuat pariwisata berkembang, membagikan kartu sehat, hingga membuatkan lubang kakus bagi yang masih berak di sehiliran Banda Bakali. Atau seseorang yang hanya kita lihat wajahnya ketika masa-masa pemilihan umum atau pemilihan legislatif muncul lagi meminta dipilih tanpa kita ketahui apa yang mereka perbuat sejauh ini untuk kita. Bagaimana kita tidak heran? Tapi nyatanya begitulah cara politik berkomunikasi, muncul saat membutuhkan, lenyap saat dibutuhkan.

Baliho, spanduk, serta poster-poster bertebaran tersebut seakan menjauhkan kita dari apa yang disebut Bertrand Russell (sosiolog politik) dengan ‘cita-cita politik’. Menurut Russell, sudah menjadi tugas kita untuk menilik lembaga-lembaga politik (melalui perwakilannya) dari kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan terhadap induvidu-individu (masyarakat). Apakah lembaga-lembaga—melalui perwakila yang dikomunikasikan terhadap kita—membangkitkan dorongan-dorongan kreatif daripada dorongan-dorongan posesif? Apakah mereka menganjurkan semangat reference? Dengan demikian, lembaga melalui perwakilannya atau perseorangan yang ingin menjadi pemimpin bisa kita nilai apakah sudah memenuhi apa yang seharusnya mereka kerjakan. Tidak hanya sekedar kehendak untuk dicoblos foto serta nomor urutnya dan hanya ‘mengiklankan’ pepesan kosong.

Manipulasi Komunikasi Politik

Komunikasi politik melalui material kampanye yang menjejal kita dari ruang publik, dalam sebuah ritual keagamaan (spanduk caleg saat lebaran atau agenda khatam quran, dst) sampai ke wilayah paling intim (misalkan ruang makan), barangkali gejala pergeseran status objek yang dikatakan Barthes. Pergeseran dari objek fungsional ke objek mengandung makna, dari objek mengandung makna ke objek yang mengandung ‘a utopic, unreal funcion’—jenis komunikasi yang memanipulasi fungsi utopis dan khayal. Komunikasi politik dengan cara tersebut berusaha terus berusaha membuat sebuah makna kebenaran ‘truth’, menjejal kita untuk memilih iklan kampanye politik yang belum tentu bisa diyakini.

Makna kebenaran tersebut, melalui material kampanye yang secara tak langsung berubah fungsi menjadi teks kebudayaan (sebagaimana iklan) senantiasa terhubung dengan variabel ‘kekuasaan’ (power). Michael Fauchault dalam bukunya Power/Knowledge, menjelaskan bahwa makna kebenaran harus dipahami sebagai suatu sitem prosedur-prosedur yang terkait dengan produksi, regulasi, distribusi, operasi, serta selalu terhubung dan ada di dalam relasi dengan sistem-sistem kuasa yang menghasilkan dan mempertahankan.

Dalam pengertiannya komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komuniaksi politik merupakan kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tanpa sadar setiap manusia di setiap lapisan tanpa sadar telah melakukan komunikasi politik. Hal ini bisa kita lihat dari setiap pembicaraan orang atau individu dalam interaksi dengan  kelompok atau individu lainnya membicarakan sebuah kebijakan pemerintah, pembicaraan seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah komunikasi politik dari masyarakat. Akan tetapi kecendrungan yang terlihat dari komunikasi politik kini, melalui material kampanye, tak lebih dari sekedar usaha untuk menjejal, menjaring, atau menarik simpatisan pemilih sebanyak-banyaknya tanpa perimbangan.

Pengetatan Peraga Kampanye

Material kampanye bertebaran yang tak lebih seperti iklan produk dan menjajal wilayah visual dan pikiran masyarakat dan dianggap merusak estetika dan etika sempat menjadi perdebatan. Ketika Komisi Pemulihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan tentang pengetatan alat peraga kampanye dan dianggap membatasi hak politik oleh beberapa politikus. Dalam peraturan tersebut KPU menetapkan antara lain, baliho, billboar dan banner, hanya dibatasi satu unit untuk satu desa dan diperuntukkan bagi partai politik. Komisioner KPU, Ferry Kurnia, menyatakan bahwa masih banyak cara lain untuk berkampanye misal dengan kartu nama dan mengawasi alat peraga kampenye itu termasuk tugas KPU (KPU: Caleg Jangan Hanya tergantung Baliho, tempo.co/20/8/2013).

Namun tanggapan salah seorang politikus, Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional menolak keputusan tersebut dan mengatakan bahwa keputusan KPU tersebut membatasi hak calon untuk berkampanye. Ia juga malah mengatakan bahwa estetika itu tugasnya seniman dan petugas trantib (Atur Baliho Caleg, PAN Sebut KPU Kurang Kerjaan, tempo.co/19/8/2013). Langkah KPU membatasi ruang pemasangan baliho, spanduk, dan papan iklan calon legislator juga didukung Mendagri Gamawan Fauzi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penyelenggara Pemilu (26/8/2013). Gamawan mengatakan bahwa aksi nampang di baliho tak memberikan pendidikan politik yang baik bagi pemilih (Caleg Harus Cerdas Soal Baliho Kampanye, tempo.co/26/8/2013).

Tapi cara komunikasi politik di Indonesia tetap akan mendera kita. Citraan material kampenye akan terus mengikuti kita saat buang air besar sampai tidur dan bermimpi. Untuk ukuran Kota Padang sendiri, dalam kampanye pemilihan kepala daerah, jauh hari material kampanye tersebut sudah terpajang dimana-mana di sudut stategis kota padang; bahkan di setiap shelter busway yang belum jadi.

Roni Saputra, praktisi hukum, malah mengatakan bahwa pemasangan tersebut sudah mengangkaki peraturan daerah. Dalam Perda Kota Padang No 4 Tahun 2007, tepatnya pasal 6 ayat 5 yang di antaranya menegaskan larangan bagi siapa saja menempelkan sesuatu di pohon pelindung, fasilitas umum, termasuk tiang listrik/telpon atau fasilitas lain, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.***

Dimuat di halaman Opini, Koran Padang Ekspres, Kamis, 29/8/2013

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s