BUKU PROGRAM MINANGKABAU CULTURE AND ART FESTIVAL 2017

Sila unduh:

Buku Program MCAF.compressed

Iklan

TENTANG PERJODOHAN DALAM PROSA: DARI MARAH RUSLI HINGGA DAMHURI

Perjodohan demi perjodohan terus dikisahkan dalam prosa (roman, novel, cerita pendek) karangan penulis yang tinggal, pernah tinggal, atau pernah bersentuhan dengan Minangkabau. Seakan perjodohan demi perjodohan adalah maklumat tragik yang patut disiarkan pada orang banyak. Kisah perjodohan demi perjodohan dalam perkembangan prosa di Indonesia memberikan warna dan kekhasan tersendiri secara tematik. Kisah tersebut seakan sudah melekat dan tersemat erat pada adat dan tradisi masyarakat Minangkabau.

Baca lebih lanjut

SOEWARDI IDRIS (1930-2004): ANTARA KARYA SASTRA DAN MORAL HISTORIOGRAFI

soewardiNasionalisme kata Benedict Anderson dalam Imagined Communities, seharusnya akan lebih mudah bila orang memperlakukannya seolah-olah ia berbagi ruangan dengan ‘kekerabatan’ dan ‘agama’, bukannya dengan ‘liberalisme’ atau ‘fasisme’. Bangsa atau nasion, lanjutnya, adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai suatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Tapi nasionalisme juga membawa permasalahan pokok. Bangsa yang dibayangkan sebagai sebuah komunitas, yang dipahami sebagai kesetiakawanan dan rasa persaudaraan, memungkinkan banyak orang, jutaan jumlahnya, bersedia melenyapkan nyawa orang lain, bahkan rela merenggut nyawa sendiri demi pembayangan tentang yang tak terbatas itu.

Permasalahan pokok dalam membayangkan bagaimana sebuah bangsa itu menjadi juga telah merundung masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat). Diproklamirkannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Ahmad Husein di Padang, 10 Februari 1958, menjadi bukti nyata bagaimana bayangan akan sebuah bangsa itu berangkat dari persoalan. Kesenjangan antara pusat dan daerah serta kecewaan-kecewaan lain terhadap pemerintahan membuat bagian dari sebuah bangsa sanggup menyatakan diri tidak lagi mempunyai ikatan. Kesenjangan tersebut ditegaskan secara metaforik dalam bait pantun Ahmad Husein saat proklamasi PRRI: Penjahit penjolok bulan/ tiba di bulan patah tiga/ Di langit hari yang hujan/ di bumi setetes tiada.

Baca lebih lanjut

SUSI DAN MASYARAKAT DEMOKRASI KONSERVATIF

Dimuat di Koran Padang Ekspres, Sabtu, 8 November 2014.

susiMemutuskan merajah tubuh dengan tato adalah sebuah pilihan sulit dibandingkan untuk menikah, tulis Avianti Armand, seorang arsitek sekaligus penulis fiksi. Pertama, pemilihan gambar tato bisa berjuta, belum lagi memilih letaknya, dan tato akan melekat seumur hidup apabila sudah dirajah. Dan apabila ingin dihapus, pasti akan membekas, sedang menikah bisa jadi kita cuma punya pilihan satu atau dua, dan kalau pernikahan bubar, cerai mungkin tak akan bikin bekas permanen.

Pengandaian antara tato dan menikah mungkin cuma candaan di status sosial media, dengan memakai logika, dimana dua pilihan berbeda dibenturkan secara bersamaan. Avianti, dan barangkali banyak lagi orang lain, mengeluarkan logika sederhana itu sebagai antitesis terhadap kebanyakan pernyataan negatif orang-orang yang sebetulnya belum tertuji atas dilantiknya Suci Pudjiastuti dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, sebagai mentri Perikanan dan Kelautan.

Paradigma masyarakat yang dibangun atas tatanan nilai demokrasi sejauh ini yang digadang-gadangkan dapat menjunjung nilai kebebasan berpolitik secara setara ternyata tidak bisa membuat kebanyakan orang bernalar-berlogika dengan baik. Terbukti, ketika Susi Pudjiastuti dilantik, reaksi negatif lebih dulu muncul atas tampilannya ketimbang mencari tahu lebih lanjut siapa dia dan pencapaiannya. Barangkali ada yang salah dengan cara kita memandang, porsi negatif lebih dahulu muncul dibanding positif.

Suci Pudjiastuti seakan menjadi fenomena sosial masyarakat pasca problematika politik usai kemelut tak terduga kubu-kubu partai politik di Indonesia dalam masa jelang pemilihan presiden hingga pelatikan presiden. Ia seakan menjadi satu tubuh yang mengusik tatanan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sejauh ini terbangun dalam pikiran masyarakat. Ia satu-satunya menteri nyentrik ketika pelantikan di Istana Kepresidenan. Dengan rambut berwarna merah marun, memakai sunglasses, ia seakan menyedot perhatian banyak orang. Ditambah lagi ketika awak media memburu dirinya seusai penatikan tersebut dan melihat Susi Pudjiastuti sedang asyik-masyuk merokok, sehingga keesokan harinya, pemberitaan media-media baik televisi dan koran seakan membuat pemberitaan lain terabaikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja tersebut memang telah menyita banyak perhatian masyarakat. Sekaligus seakan menjadi tamparan. Orang-orang mulai mencari tahu siapa Susi? Apa benar dia cuma tamatan SMP? Tato di kaki kanannya bergambar apa?  Rokok merek apa yang suka dihisapnya? Pertanyaan-pertanyaan yang terkadang memunculkan praduga-praduga negatif, klaim, sekaligus ketakutan, dan termasuk caci-maki. Ketakutan tersebut bertambah ketika dalam Pidato Pelantikan Presiden Jokowi, 20 Oktober lalu, memberi pernyataan secara visioner dan tidak langsung bahwa kementrian yang dikepalai oleh Susi Pudjiastuti akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan: ”Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban, masa depan dan tulang punggung ekonomi kita”.

Para Juru Ukur Iman mulai menasehati Susi Pudjiastuti dengan menghimbau untuk memakai jilbab, sedang mereka tidak pernah menasehati para politisi atau kepala daerah berjilbab dengan perilaku jauh dari yang terlihat. Para teknokrat mulai gelisah dikarenakan seorang perempuan hanya menempuh pendidikan wajib belajar sembilan tahun menjadi menteri, sedang mereka tidak berkaca pada diri, inovasi atau pembaharuan apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Para profesor dan guru besar di bidang kelautan mulai gelisah mempertanyakan apakah Susi Pudjiastuti akan bisa membuat perubahan di bidang tersebut, sedang mereka berdiri di menara gading perguruan tinggi dan tidak pernah turun mengupayakan perubahan. Para guru, ibu-ibu rumah tangga, ketakutan dengan tato di kaki Susi Pudjiastuti, ketakutan dengan gayanya merokok dan tampil seadanya, tamatan SMP, tapi mereka tidak takut dengan sistem pendidikan yang membuat anak-anak mereka berlaku tidak jujur pada saat ujuan akhir. Semua merasa kena tampar.

Sebagian orang tidak peduli apa potensi diri Susi Pudjiastuti, kerja dan gebrakan apa yang akan dilakukannya, termasuk turut mengawal pekerjaan Susi Pudjiastuti di kementian, yang merupakan salah satu potensi besar di negara maritim ini. Orang-orang tidak peduli, yang jelas kehadiran Susi Pudjiastuti telah merusak tatanan nilai, moral, perilakunya dianggap tidak mencerminkan seorang menteri dan orang berpendidikan. Lantas seperti apakah orang berpendidikan dan bermoral tersebut?

Dalam sebuah talkshow bersama Rhenald Kasali, guru besar dan ekonom Universitas Indonesia, Susi Pudjiastuti pemilik perusahaan PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang mengekspor hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan dengan bendera Susi Air tersebut, membeberkan alasannya memutuskan untuk undur diri ketika kelas dua SMA.

Pernyataan menarik dari Susi Pudjiastuti adalah ketika ia mengatakan bahwa sekolah bukan tempat yang cocok bagi dirinya, dan ini harus digaris bawahi, bagi dirinya. Ia merasa sekolah bukanlah yang selama ini tempat yang ia cari. Bukan berarti ia tidak pintar, ia mengatakan bahwa dirinya selalu mendapat ranking pertama dari sekolah dasar hingga menengah pertama. Naluri bisnis, enterpreneur, barangkali lebih menarik bagi dirinya ketimbang bersekolah dengan sistem pendidikan yang menurutnya tidak sesuai dengan dirinya. Sebuah pilihan yang pelik, dilema, ia juga menyatakan bahwa sempat setahun tak bersapaan dengan oang tuanya gara-gara pilihan tersebut.

Pilihan Susi Pudjiastuti untuk undur dari sekolah mengingatkan saya akan Andri Rizki Putra, lulusan cum-laude Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menjalani SMA selama satu tahun dan memutuskan undur dari sistem pendidikan yang dirasa tidak sesuai dengan dirinya. Ia lebih memilih ujian Paket C untuk memasuki perguruan tinggi ketimbang harus menjalani pendidikan formal di SMA. Meski Rizki memilih untuk mencari solusi bagi dirinya untuk terus bersekolah, namun ada persamaan antara Andri dan Susi, yakni berani memutuskan pilihan keluar jalur yang selama ini sudah diyakini oleh masyarakat kita sebagai jalur yang harus dan mesti ditempuh.

Berapa banyak orang-orang selain Susi, termasuk Rizki yang kini menjadi founder Yayasan Pemimpin Anak Bangsa yang merupakan unschooling untuk pendidikan anak miskin dan kurang mampu tersebut, di Indonesia?  Barangkali banyak, mereka berhasil dan melakukan gebrakan di dunia yang mereka minati, tapi tidak muncul akibat pandangan negatif masyarakat yang sedari mula sudah memberi cap bahwa mereka yang tidak berijazah adalah suatu aib.

Paradigma masyarakat, termasuk asumsi-asumsi, atas Susi Pudjiastuti barangkali seperti disebut Yasraf Amir Piliang dalam buku Sebuah Dunia yang Menakutkan sebagai histeria politik dan panik kekuasaan (2001:82). Pandangan negatif masyarakat tanpa sengaja telah terbangun dari tiga puluh tahun kehidupan politik Orde Baru dengan image-image politik penuh kesemuan.  Dimana sistem politik Orde Baru dibangun dari paradigma pengetahuan penyeragaman (uniformity). Tidak hanya penyeragaman kata, tapi juga penyeragaman warna; tidak hanya penyeragaman pakaian, tetapi juga penyeragaman pikiran; tidak hanya penyeragaman buku, tetapi juga penyeragaman perilaku.

Kemunculan Susi Pudjiastuti seperti istilah Yasraf dengan deteritorialisasi sebagai petanda kebangkitan masyarakat akar rumput. Dimana semua harus diberi tempat, semua harus diberi saluran bagi pelepasan hasratnya, yang diatur lewat sebuah aturan main baru (rule of play). Susi Pudjiastuti seakan sebuah gambaran dari terobosan politik, ekonomi, hukum dan kultural dalam upaya memberikan ruang hidup bagi teritorial-teritorial baru politik, ekonomi dan kultural.

Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Susi Pudjiastuti seakan apa yang disebut Yasraf sebagai deteritorialisai pada tingkat ruang kekuasaan, dimana ruang-ruang kekuasan yang sebelumnya bersifat represif, eklusif dan penuh horor, harus diambil-alih oleh ruang-ruang kekuasaan yang lebih ingklusif, lebih akomodatif dan lebih dialogis.

Tapi sebagian masyarakat tidak peduli, seakan absen, bahwa pola perubahan tingkat kekuasaan tersebut adalah sebuah rencana pembaruan—terobosan yang perlu diuji dalam negara demokrasi. Kegerahan atau keberangan orang-orang atas nilai-nilai yang dianggap tidak betul dari Susi Pudjiastuti tanpa sengaja telah mengubah sebagian masyarakat menjadi orang-orang konservatif dalam demokrasi.

Lyman Tower Sargent dalam Ideologi Politik Kontemporer mengambarkan beberapa penanda mengenai kaum konservatisme dalam demokrasi. Termasuk (1) pertentangan dalam perubahan; (2) penghormatan tradisi dan suatu ketidak-percayaan terhadap alasan manusiawi; (3) penolakan penggunaan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi dan ambivalensi terhadap kegiatan pemerintah; (4) menyokong kebebasan individu namun bersedia membatasi kebebasan; (5) orang yang anti dengan pendapat bahwa semua orang sederajat dan ketidak percayaan terhadap sifat manusia.

Dan ini satu soal lain, kita kini berada pada masyarakat konservatif dalam demokrasi, seperti pada beberapa poin di atas yang diungkapkan Lyman. Boleh jadi Susi Pudjiastuti akan melakukan perubahan, membuat terobosan baru di kementrian yang ia pimpin, tapi masyarakat konservatif hanya akan peduli citraan yang tampak: Susi merokok, Susi bertato, Susi cuma tamat SMP…

Di balik hiruk-pikuk, ketakutan orang-orang akan nilai-nilai yang dipandang secera serampangan terhadap Susi Pudjiastuti, banyak juga orang-orang bernalar-berlogika dengan baik memandang bahwa ini petanda sebuah perubahan dalam birokrasi negara. Dalam artian, kini terlihat bahwa menghadap menteri kini bukan lagi momok yang menakutkan, menteri juga orang biasa, yang bisa diajak ngopi bersama. Orang-orang bernalar dan berlogika dengan baik, tanpa melihat sesuatu dari kulit saja, yang menunggu gebrakan dan perubahan yang dilakukan Susi Pudjiastuti di kementrian yang ia pimpin. Kabinet “Kerja”, Susi Pudjiastuti sebuah gambaran “Kerja” sejak dari dalam pikiran.***

BUKAN FESTIVAL BUDAYA SERAMPANGAN

Tentang Padang Bagalanggang International Performing Arts Festival, dan beberapa festival seni-budaya lain di Padang, Sumatera Barat… | Dimuat di Padang Ekspres, Minggu, 9 November 2014.

 

bukan

Dengan memakai pakaian bagus, tua-muda, besar-kecil mulai berdatangan ke Ladang Nan Jombang. Gadis-gadis mengenakan gincu di bibir, sedikit celak di lingkar atas mata, dan parfum semerbak meninggalkan wangi di setiap pelangkahan. Ibu-ibu tua dan setengah baya berkain-sarung, bersongkok kepala, siap menunggu terdengar pengumuman dari pengeras suara untuk memasuki gedung pertunjukan. Begitu juga anak-anak, mereka berputar-putar sebentar di lingkungan Ladang Nan Jombang, melihat-lihat belasan lampu damar dihidupkan di atas tembikar dan kegirangan melihat orang ramai.

 

Gambaran peristiwa tersebut terjadi ketika malam pertama pertujukan Padang Bagalanggang International Performing Art Festival (Padang Bagalanggang) kedua, 26 Oktober lalu, di Ladang Tari Nan Jombang, Rimbo Tarok. Malam itu saya meyakinkan diri, pastilah sebagian besar dari orang-orang di Kampung Rimbo Tarok, tidak tahu betul apa agenda tersebut, siapa yang akan menari.

 

Saya juga meyakinkan diri, sebagian besar hadirin yang lain juga tidak akan mengira, bahwa ternyata koreografi tari dunia terus berkembang di luar dugaan mereka. Dan memang, malam pembuka tersebut sangat pamungkas, Rianto (Dewadaru Dance Company) tampil melalui koreografi Body Without Brain secara total dan mengesankan menari bersama seorang penari lain selama kurang lebih 45 menit.

 

Sesudah Rianto, penari asal Banyumas yang kini tinggal di Jepang tersebut selesai, tampil Blushing Poppy Dance Club dari Chicago, Amerika Serikat. Dengan koreografi berjudul dreamAdrift koreografer Nocole LaGette, penonton tetap bertahan selama kurang-lebih 55 menit, meski dalam kelambanan pola gerakan penari dan kesan kurang total.

 

Perhatian menarik yang terus mendapat porsi lebih saya malam itu adalah hubungan antara peristiwa agenda Padang Bagalanggang dan penonton. Iklim dan suasanya penonton pertunjukan kontemporer seakan sudah terbangun dengan baik. Mulai dari awal, ketika penyelenggara mengumumkan bahwa pertunjukan akan dimulai dan penonton dipersilahkan masuk. MC mengumumkan bahwa ruang tersebut bebas dari asap rokok dan tanpa dering ponsel, termasuk selama pertunjukan tidak ada penonton yang mondar-mandir keluar-masuk, semua tertib.

 

Di luar, sebuah layar besar melalui tembakan infocus pertunjukan di dalam pun bisa ditonton tanpa jeda. Panitia sudah mempersiapkan dengan baik, sebagai siasat apabila gedung penuh, atau jika ada penonton yang masih belum akrab dengan gedung teater dan ingin bersantai nonton sambil ngopi.

 

Peristiwa tersebut terus terjadi sepanjang penyelenggaraan Padang Bagalanggang yang saya ikuti, baik di Ladang Nan Jombang dan di Gedung Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Keakraban penonton dengan pertunjukan kontermporer di luar pemahaman mereka terhadap pertunjukan mulai tertepiskan. Penonton yang sebagian besar berangkat dan terbiasa dengan tontonan tradisi, dimana penonton bisa turut serta bercengkrama dengan pelaku pertunjukan, seakan terbiasa dengan segala peraturan. Mereka terus datang, dengan menggunakan laku seakan-akan pertunjukan yang berlangsung adalah randai dan saluang, dengan kebahagian bahwa akan ada amanat dan pesan moril yang akan mereka dapat dari pertunjukan tersebut. Meski pada akhirnya mereka akan membawa ketidak-mengertian dan satu pertanyaan penting: “Yang tadi itu tari ya?”

 

Mempertahankan Padang Bagalanggang

Membawa tajuk internasional dalam sebuah agenda seni pertunjukan memang adalah tanggungan berat. Tidak hanya membawa kekosongan tubuh pertunjukan namun membawa isi dari kebudayaan yang terus bergerak di dalam pertunjukan seni. BPNB Padang dengan beberapa orang kurator, telah berani mengambil risiko, menerabas batasan teritorial seni untuk dihadapkan pada publik di Kota Padang. Padang Bagalanggang seakan menjadi sebuah agenda penjembatan dimana sejauh ini masyarakat, juga pelaku seni di Kota Padang, susah mengakses pertunjukan seni dari beberapa negara lain.

 

Tigabelas kelompok seni pertunjukan (tari, teater, musik) turut serta dalam agenda tersebut dalam rentang waktu enam hari (26 November – 30 Oktober) adalah sebuah peristiwa kesenian patut diapresiasi. Mereka yang hadir, Kana Ote (Jepang), Rianto (Jepang-Solo), Natya Dance Theater Company (Chicago, Amerika Serikat), Blushing Poppy Dance Company (Chicago, Amerika Serikat), SU-EN Butoh Company (Swedia), Ileana Citaristi (India), Paul Adolphus (Australia), Anna Estelles (Spanyol), Teater Intro (Sumatera Barat), Sa’andiko (Sumatera Barat), Teater Ranah (Sumatera Barat), Impressa Dance Company (Sumatera Barat), Sanggar Seni Sending Kenayan (Sumatera Selatan).

 

Menghadirkan, meyakinkan, termasuk menajemen kelompok-kelompok seni pertunjukan dari beberapa negara tersebut bukanlah hal mudah. Masing-masing mereka, dengan membawa pertunjukan yang beragam, membawa kerumitan beragam pula. Terbukti ketika Padang Bagalanggang pertama, 2013 lalu, beberapa persoalan teknis menyangkut pertunjukan menjadi pemikiran tersendiri bagi panitia. Mulai dari kelengkapan artistik panggung sampai tata tertib penonton yang ketika itu dilaksanakan di Taman Budaya Sumatera Barat. Setidaknya tiga grup tari dari luar negeri dihadirkan pada waktu itu, T.H.E Dance Company (Singapura), Kahzan Dance Company (Singapura), Kobalt Work, Arco Renz (Brussels, Jerman), telah menjadi pelajaran penting bagi panitia dalam menyelenggarakan Padang Bagalanggang kedua kemarin.

 

Memang pada penyelenggaraan pertama tersebut hubungan antara penonton dengan pertunjukan belum terkoordinasi dengan baik. Penonton di Taman Budaya Sumatera Barat, sempat kaget ketika dalam sebuah pertunjukan undangan dari luar negeri tidak membolehkan mengambil foto pertunjukan (meski tanpa blitz)—meski peraturan seperti ini di beberapa daerah di Indonesia sudah tidak asing lagi. Ditambah lagi pihak Taman Budaya Sumatera Barat turut melakukan sensor terhadap penonton yang membawa makanan, dimana petugas keamanan mondar-mandir dari kursi ke kursi penonton selama pertunjukan berlangsung. Tapi hal tersebut tidak terjadi lagi ketika Padang Bagalanggang kedua diadakan di Ladang Tari Nan Jombang dan Gedung BPNB.

 

Dalam agenda Padang Bagalanggang kedua terlihat panitia, melalui penggabungan anggota BPNB dengan beberapa orang pekerja seni, mulai memperhatikan detail-detail kecil keterhubungan penonton dengan pertunjukan. Peraturan-peraturan selama pertunjukan mulai dibiasakan, infocus disediakan di luar ruangan untuk menyiasati batasan ruangan ditutup dan banyaknya penonton, dan beberapa hal teknis lain. Apresiasi memang patut diberikan karena usaha dari BPNB untuk memfasilitasi hadirnya agenda ini, terlebih keinginan untuk mempertahankan agenda ini. Sangat jarang memang, sebuah instutusi berani pasang badan untuk mengadakan agenda seni pertunjukan secara berkelanjutan, terlebih agenda internasional, secara serius.

 

Meminjam kalimat Joned Suryanto, Penggagas  dan Direktur Indonesia Dramatic Reading Festival (IDRF), di Koran Kompas (26/10) lalu, bahwa seni pertunjukan ini khusus dan penting digarisbawahi dibanding kesenian lain dikarenakan  seni pertunjukan lebih minim dukungan. “Jika seni rupa punya dukungan pasar (kolektor), film mampu meraup perhatian publik, dan sastra dapat menggelar hajatan tanpa penampil dan rombongan, seni pertunjukan nyaris jauh dari kesemudahan itu,” tulis Jonet. Ia juga menyatakan bahwa dalam seni pertunjukan kerumitan dan variasi bentuk membawa masalah sendiri, melengkapi raibnya segala dukungan dari negara, pasar dan masyarakat umum.

 

Mengkritisi Festival Lain

Pada tanggal 1 November 2014 lalu BPNB mengadakan Seminar Seni Pertunjukan di Basko Hotel dengan dua seni pembicaraan. Sesi pertama mengenai perkembangan seni pertunjukan di Sumatera Barat dengan panelis perwakilan dari BPNB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumbar, dan pelaku seni diwakili Ery Mefri (Koreografer Nan Jombang Dance Company). Sesi kedua dihadirkan untuk mengkritisi sekaligus membicarakan semua pertunjukan selama Padang Bagalanggang dengan panelis Bre Redana (Koran Kompas), Yusrizal KW (Redaktur Seni dan Budaya Padang Ekspres) dan M. Ibrahim Ilyas (perwakilan kurator).

 

Menarik, dalam agenda yang turut dihadiri oleh perwakilan SKPD yang berkaitan dengan seni budaya, dosen, dan seniman tersebut ternyata sebagian besar tak hadir dan melihat satupun pertunjukan dalam agenda Padang Bagalanggang. Beberapa pertanyaan dilontarkan di sesi pertama dengan ketakutan-ketakutan bahwa seni dan budaya Minangkabau telah hilang dan lenyap ditelan perkembangan zaman dan ketakutan-ketakutan lain menyangkut susahnya mengadakan sebuah iven seni pertunjukan.

 

Barangkali benar memang pendapat Bre Redana dalam sesi kedua seminar tersebut, bahwa beberapa dinas terkait dengan seni dan budaya belum punya kesadaran penuh pentingnya membuat sebuah iven atau agenda seni yang bermartabat. Sejauh ini beberapa dinas terkait cuma menganggap agenda kebudayaan adalah agenda pelaporan, dimana anggaran sudah dibuat, dan kerja harus dituntaskan biar anggaran tersebut tidak berbalik ke kas negara. Agenda-agenda dibuat serampangan dan tidak memikirkan baik-buruknya bagi masyarakat, tidak mementingkan faedahnya bagi pekembangan seni dan budaya, yang penting agenda harus dilaksanakan sesuai juklak dan juknis dengan anggaran dana yang sudah disediakan.

 

Miris memang, jika mengambil contoh, Kota Padang punya agenda Festival Siti Nurbaya dengan dana ratusan juta tapi cuma bisa membuat agenda lomba manggiliang lado, membuat teh telur, lomba lagu minang, atau lomba mangukua karambia. Kesemua agenda tersebut seperti agenda tujuhbelas agustusan yang diadakan di kelurahan dan kecamatan. Miris juga melihat Taman Budaya Sumatera Barat punya agenda Pekan Budaya dengan dana yang cukup besar namun gaungnya tak terdengar dan dengan acara yang boleh dibilang tidak memperlihatkan kematangan dalam pandangan kebudayaan.

 

Ditambah lagi belum lama ini pemberitaan mengenai pengajuan dana Minang Fashion Week oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (kini ekonomi kreatif) memprogramkan 1 Miliar untuk agenda tidak jelas juntrungannya tersebut. Skala internasional juga dijadikan tameng oleh Burhasman Bur sekalu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Boleh jadi Jember Fashion Carnaval harus menjadi tolak ukur bagi dinas tersebut, dimana pada awal agenda fashion dengan skala besar tersebut, tidak menggunakan dana besar. Jember Fashion Carnaval lebih menggarap masyarakat non designer sebagai kekuatan untama membangun agenda fashion tersebut hingga menjadi besar seperti sekarang.

 

Padang Bagalanggang juga boleh jadi satu contoh yang baik bagi banyaknya festival-festival dengan dana fantastis namun tak jelas di Sumatera Barat ini. Setidaknya, Kepala BPNP Padang, Nurmatias, berupaya mensinergikan lembaga yang ia pimpin dengan ide-ide yang ditawarkan oleh seniman, dan juga terbuka untuk sebuah kritik. Padang Bagalanggang dengan segala kekurangannya bisa jadi salah satu agenda percontohan dari lembaga-lembaga semacam Taman Budaya Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat dan Kota Padang, dalam menyelenggarakan sebuah agenda yang punya pandangan ke depan dan tidak kosong belaka.

 

Meminjam pandangan Bre Redana dalam seminar tersebut, bahwa keseriusan BPNP mengadakan Padang Bagalanggang tersebut terlihat ketika Kepala BPNB Padang “ikut berbaur bersama penonton, berdesak-desakan bersama penonton, dan ia selalu hadir menonton setiap agenda tersebut berlangsung”. Tidak seperti agenda seni dan budaya lain dimana kepala dinas atau perwakilannya memberi kata sambutan, lalu berkilah pergi tidak bisa menonton agenda yang diadakan oleh dinasnya, dengan alasan ada keperluan lain. Dinas-dinas atau instansi pemerintahan memang harus belajar banyak membangun jaringan pada agenda-agenda semacam Padang Bagalanggang dan satu agenda penting lain Sawahlunto International Musik Festival (SIMfes) yang punya keseriusan dalam membuat sebuah agenda seni dan budaya. Semoga agenda-agenda serius dan punya pandangan ke depan tersebut tetap bertahan!

 

 

PADANG LITERARY BIENNALE: “KOTA DALAM RETAKAN TEMPURUNG”

10411891_4391174153145_7057877423793590838_n

Saya memegang seutas tali dengan rentang panjang delapan meter sambil menulis tengah malam. Satu ujung tali saya genggam erat, ujung lain terikat pada buaian rotan anak saya. Saya menulis, memegang tali, dan terus mengingat puluhan anak muda berjaga malam untuk mewujudkan sebuah festival sastra. Saya menulis, mengutuk diri sendiri, mengutuk ‘kota ini’, kota yang seperti berada di dalam retakan tempurung, dan saya memandang mimpi-mimpi dari arah retakan itu—mimpi-mimpi bergelantungan di langit benderang. Saya mengutuk berkali-kali hingga saya sadar keajaiban tidak akan pernah datang dari kutukan demi kutukan.

Baca lebih lanjut