SASTRA, ARENA, KUASA: SURAT TERBUKA UNTUK PUBLIK SASTRA INDONESIA

Salah satu persoalan kesusastraan Indonesia hari ini adalah praktik pelemahan sistemik dari agensi-agensi sastra untuk melanggengkan ketokohan Denny JA dalam arena kesusastraan Indonesia kontemporer. Agensi-agensi kesusastraan ini bekerja merekrut penulis-penulis untuk bekerjasama membuat apa yang dianggap pembaruan dalam model perpusisian Indonesia, membayar mereka dengan iming-iming honorium besar (benarkan besar?), dan membubuhkan tanda tangan di atas klausul-klausul dalam surat perjanjian bermaterai terkait kerjasama antara kedua belah pihak sebagai bentuk legalitas formal. Permasalahan ini memunculkan kecurigaan antar pelaku kesusastraan, sesama anggota dalam komunitas kesusastraan, dan hubungan-hubungan personal sastrawan di dalam daerah (provinsi) atau antar daerah. Karena pola kerja agensi tersebut tertutup dan menyusup ke dalam komunitas-komunitas sastra di beberapa daerah.

Baca lebih lanjut

KECURIGAAN PADA POLITIK LITERASI

Untuk tidak terlalu jauh menganalogikan proses penerbitan karya-karya penulis muda sebagai bentuk politik literasi, sebagaimana tulisan Muarif bertajuk Politik Literasi, Buku Sastra, dan Penulis Muda (Jurnal Ruang, 1 Oktober, 2017), saya ingin mengemukakan tiga pertanyaan kepada kritikus sastra terseebut: (1) Bagaimana bisa proses penulisan dan perjuangan penerbitan buku penulis muda mutakhir dapat disandingkan dengan penulis yang menerbitkan karya di luar penerbit Balai Pustaka periode 1900-an hingga 1920-an?; (2) Bagaimana dapat menilai kualitas sebuah karya jika hanya bersadar perbandingan proses penerbitan indie (atau self-publishing) dengan penerbit mayor?; Bagaimana pula sebuah buku karya sastra yang dianggap berkualitas tanpa dilektika dengan di luar karya itu sendiri (kritikus, institusi penerbitan, sayembara kepenulisan, dst—arena kesusastraan)? Baca lebih lanjut